Kuantanxpress.id, MAROS, 30 April 2025 – Massa aksi dari Aliansi Gerakan Rakyat (AGR) Kabupaten Maros yang dipimpin oleh Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Maros turun ke jalan untuk menuntut perhatian serius pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan dan industri yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di kawasan Pergudangan dan Perindustrian 88, Kecamatan Marusu.
Aksi yang digelar pada Rabu, 30 April 2025 tersebut merupakan respon atas berbagai persoalan yang dianggap sudah berada dalam tahap darurat, mulai dari rendahnya serapan tenaga kerja lokal, lemahnya pengawasan terhadap regulasi perusahaan, hingga dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha yang tidak terkontrol.
Koordinator lapangan yang juga Ketua FSPBI Maros, Akram Lallo, menyampaikan bahwa tuntutan utama mereka mencakup tiga aspek utama: pembenahan sistem ketenagakerjaan, penguatan pengawasan pemerintah, dan penegakan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Masalah tenaga kerja lokal yang tersisih, lemahnya fungsi pengawasan, hingga perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan harus segera ditangani. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam eksploitasi wilayah ini oleh investor yang hanya mementingkan keuntungan,” tegas Akram Lallo
Dalam pernyataan sikapnya, AGR Maros menyampaikan sepuluh tuntutan yang merangkum perlunya evaluasi total terhadap kebijakan ketenagakerjaan, transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja, penegakan aturan lingkungan hidup, serta keberpihakan pada peningkatan kualitas SDM lokal. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Perda.
Aksi tersebut diakhiri dengan dialog bersama Disnakertrans, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPRD Kabupaten Maros untuk membahas langkah konkret menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Ini bukan sekadar aksi seremonial. Kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan di Maros benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan pemodal,” tutup Akram Lallo.
