Indragiri Hilir (RIAU) | Kuantan Xpress.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas penanganan bencana hidrometeorologi. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 13 Januari 2025, mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan HMI Cabang Tembilahan pada 20 Januari 2025. Sejumlah pihak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua DPRD, Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Inhil beserta anggota DPRD lainnya. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Inhil, yang diwakili oleh Asisten II Bupati, serta unsur kepolisian, TNI, dan OPD terkait seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perkebunan (Disbun).
Dalam audiensi tersebut, Ketua HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, meminta pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat bencana serta menyusun langkah mitigasi secara komprehensif.
“Bencana di Inhil harus dipandang secara keseluruhan, mengingat hampir setiap wilayah terdampak dan terjadi rutin setiap tahun. Kami mendorong Pemda untuk segera menetapkan status darurat bencana. Selain itu, kami juga meminta agar bencana ini ditangani secara responsif, dari investigasi penyebab, langkah preventif, penanggulangan, hingga pasca-bencana,” ujar Muhammad Yusuf.
Sementara itu, perwakilan BPBD Inhil menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan status siaga bencana sejak 20 Januari 2025. Namun, status darurat belum dapat ditetapkan karena masih menunggu pemenuhan beberapa persyaratan.
“Kami masih mengkaji lebih lanjut terkait penetapan status darurat, karena ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” ungkap perwakilan BPBD Inhil.
Kabid PAO HMI Cabang Tembilahan, Ahmad Alfian Hadi, turut menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menangani bencana.
“Kami meminta Pemda serius dalam menangani persoalan bencana ini agar tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Pemda memiliki kewenangan, sedangkan kami hanya bisa merekomendasikan dan memastikan agar penanganan bencana ini berlangsung tepat dan benar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Inhil menyatakan dukungannya terhadap upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh, baik dari hulu ke hilir. Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran dan program pemerintah ke depan.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang terus mengancam wilayah Inhil. (Mhd)
