Indragiri Hilir (RIAU) | Kuantan Xpress.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (12/02/2025) di Tembilahan.
Menurut Iwan Taruna, kebijakan efisiensi belanja negara akan memberikan dampak positif dengan menitikberatkan pada efektivitas program yang dijalankan pemerintah daerah serta meningkatkan produktivitas daerah sebagai hasil dari pelaksanaan program tersebut.
Penyesuaian Anggaran untuk Efisiensi Belanja Daerah
Pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Inhil, mulai melakukan pemangkasan anggaran di berbagai perangkat daerah.
Iwan Taruna menilai, langkah ini merupakan kebijakan yang tepat guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat luas.
“Pada prinsipnya, kami di DPRD mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Iwan Taruna.
Sejalan dengan Inpres tersebut, Kementerian Keuangan juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur penyesuaian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penyesuaian total Rp 74 miliar, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 42,6 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 31,6 miliar.
Iwan Taruna menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden, yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah DPRD Inhil dalam Menyesuaikan Program Pembangunan
DPRD Kabupaten Inhil bersama pemerintah daerah berencana mengambil beberapa langkah konkret guna merealisasikan Program Asta Cita Presiden dan menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional.
Menurut Iwan Taruna, langkah pertama adalah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan isu prioritas pembangunan nasional. Beberapa di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, pencegahan stunting, kesehatan, dan pendidikan.
“Isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional harus terakomodir dalam program daerah. Ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan di Kabupaten Inhil,” jelasnya.
Secara teknis, DPRD bersama pemerintah daerah akan melakukan perubahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan menyesuaikan struktur APBD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Pada minggu kedua Mei 2025, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD akan disampaikan kepada Gubernur. Setelah ditetapkan, pada minggu keempat Mei, DPRD akan membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Iwan Taruna menegaskan pentingnya kejelian dalam menyusun perubahan APBD, terutama karena terdapat pemangkasan dana transfer daerah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran harus dilakukan agar pemerataan pembangunan tetap berjalan.
“Harus jeli dan optimal. Kita harus memastikan Program Asta Cita Presiden terakomodir, sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dorongan untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah
Selain menyesuaikan belanja, Iwan Taruna juga meminta pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah agar beban belanja APBD dapat tertutupi dengan baik.
“Bagaimanapun juga, pembangunan harus tetap berjalan dan terlaksana secara proporsional, baik pada aspek fisik maupun non-fisik demi kemajuan daerah,” pungkasnya. (Mhd)
