Pasaman Barat (SUMBAR), Kuantan Xpress.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar), terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, menyatakan bahwa upaya intervensi terhadap kedua isu tersebut memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Ini dilakukan demi mengurangi beban masyarakat serta memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat Pasaman Barat,” ujar Ikhwanri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).
Ikhwanri mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka kemiskinan di Pasaman Barat tercatat sebesar 7,00% atau setara dengan 34.600 jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,71% atau setara dengan 3.410 jiwa (Kepmenko PMK 2024). Angka prevalensi stunting di wilayah ini juga berhasil diturunkan dari 35,5% menjadi 29,7% menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia.
Sebagai bukti keseriusan, Pemkab Pasbar telah mendapatkan piagam apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Manusia/BKKBN sebagai kabupaten terbaik dalam pemanfaatan data hasil pendataan keluarga tahun 2024. Hal ini berkat keberhasilan Pemkab dalam memadankan data P3KE dengan data e-PPGBM.
Pada tahun 2024, data e-PPGBM Dinas Kesehatan dan P3KE Kemenko PMK menunjukkan adanya 31 balita yang tinggal di rumah tidak layak huni, 68 balita tanpa akses jamban layak, 56 balita tanpa sumber air minum layak, 2 balita tanpa akses listrik PLN, serta 31 balita yang tinggal di rumah dengan dapur berbahan bakar kayu.
“Melalui data yang sudah dipadankan ini, kami berharap intervensi dapat lebih tepat sasaran. Data tersebut sudah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas,” tambah Ikhwanri.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan stunting. “Koordinasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak harus dilakukan dengan baik dan terencana,” tutupnya. (By Roni/CN)
