Dumai (Sumbar) | Kuantan Xpress.id — Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dengan mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual bersama pemerintah daerah di wilayah I.
Rakor dan supervisi yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharudin, dan dibuka oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I yang juga Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo.
Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, bersama kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Dumai, mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Diskominfotiksan, Lantai II Mal Pelayanan Publik (MPP) Dumai.
“Rakor dan supervisi yang ditaja KPK RI ini bertujuan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah,” ujar Sekda Dumai.
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Dumai bersama pemerintah daerah lain dari wilayah I — yang meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu — menyampaikan berbagai persoalan dan tantangan terkait PBJT-TL yang sering terjadi di masing-masing daerah.
Selain membahas hambatan, rakor ini juga mengupas strategi konkret untuk mengoptimalkan PAD dari sektor PBJT-TL, efisiensi pengeluaran Belanja Penerangan Jalan Umum (PJU), serta upaya meminimalisir potensi korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi sorotan utama.
“Semoga strategi dan langkah-langkah konkret yang dibahas dalam rakor ini dapat kita terapkan di Dumai guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor tenaga listrik,” pungkasnya.
Pewarta: Muhardi
