Pasaman Barat (Sumbar) | Kuantan Xpress.id – Pergerakan Pemuda Pasaman Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, untuk kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Program ini mempermudah akses layanan kesehatan tanpa harus memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Namun, sejak 1 Januari 2025, program UHC resmi dihentikan karena keterbatasan anggaran, meskipun sebelumnya mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
“Benar, program ini sudah tidak berjalan lagi sejak awal tahun karena keterbatasan anggaran,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Dewi Indriani Djusair, di Simpang Empat, Kamis (30/01/2025).
Dewi menjelaskan bahwa tanpa alokasi dana untuk UHC, masyarakat kini harus kembali menggunakan layanan BPJS secara mandiri.
“Karena tidak ada lagi perjanjian atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan, masyarakat harus mendaftar BPJS sendiri jika ingin mendapatkan jaminan layanan kesehatan,” jelasnya.
Pemuda Pasaman Barat: Penghentian UHC Merugikan Masyarakat
Ketua Umum Pergerakan Pemuda Pasaman Barat, Almaizet Putra, menilai penghentian program UHC sangat disayangkan, terutama karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang kesulitan membayar biaya pengobatan. Dengan adanya UHC, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi,” ujarnya.
Sejak diluncurkan, program UHC telah memberikan dampak signifikan. Pada 2022, layanan ini mencakup 39.059 jiwa, lalu meningkat menjadi 100.647 jiwa pada 2023 dengan anggaran Rp42 miliar. Jumlah anggaran yang sama juga telah disiapkan untuk 2024.
Melalui program ini, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit daerah, maupun fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Desakan agar Program UHC Kembali Berjalan
Almaizet berharap pemerintah daerah dan DPRD Pasaman Barat dapat menemukan solusi agar program ini tetap berjalan.
“Kami berharap semua pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD, bisa memastikan program UHC tetap dilanjutkan. Ini sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya tinggi,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengenai kemungkinan diaktifkannya kembali program UHC. Pergerakan Pemuda Pasaman Barat menegaskan akan terus mengawal isu ini demi kesejahteraan masyarakat. (RA)
