Ratusan Nakes dan Tenaga Honorer Datangi DPRD Pasaman Barat Terkait Penataan Pegawai Non-ASN 2024, Kamis 30/01/2025 pagi
Pasaman Barat (SUMBAR) | Kuantan Xpress.id – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat, Kamis 30/01/2025 pagi.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi serta meminta DPRD memperjuangkan nasib mereka, menyusul kebijakan yang mengancam pegawai non-ASN yang tidak terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dinonaktifkan.
Aksi ini langsung disambut oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono, beserta sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang rapat Bamus DPRD.
Salah satu tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Aur, Efriwaldi, mengungkapkan bahwa dirinya bersama 156 tenaga kesehatan lainnya tidak masuk dalam database BKN. Hal ini terjadi karena masa kerja mereka berdasarkan Surat Keputusan (SK) belum mencapai dua tahun hingga 31 Desember 2024. Selain itu, mereka juga tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua karena telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, namun tidak lulus.
“Kami berharap DPRD Kabupaten Pasaman Barat bisa memperjuangkan nasib kami agar dapat masuk dalam database BKN dan memenuhi syarat menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Aksi Lanjutan oleh Ratusan Tenaga Honorer
Tidak berselang lama, pada Kamis siang, ratusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN dari berbagai instansi juga mendatangi kantor DPRD Pasaman Barat. Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka setelah dinyatakan tidak lulus seleksi PPPK.
Ratusan tenaga honorer ini meminta agar status mereka yang direncanakan hanya menjadi PPPK paruh waktu bisa diubah menjadi PPPK penuh waktu. Aksi ini disambut oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, bersama wakil dan anggota DPRD lainnya.
Tiga Tuntutan Tenaga Honorer
Ketua Aliansi R2 dan R3 Pasaman Barat, Haryono, menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut:
1. Meminta DPRD Pasaman Barat memperjuangkan agar mereka diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
2. Jika tetap dijadikan PPPK paruh waktu, mereka meminta adanya peluang untuk menjadi PPPK penuh waktu di kemudian hari.
3. Jika tetap menjadi PPPK paruh waktu, mereka meminta agar gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
DPRD Janji Mengawal Aspirasi ke Pusat
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, berjanji akan menindaklanjuti dan mengawal perjuangan tenaga kesehatan maupun tenaga honorer hingga ke tingkat pusat.
“Aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami akan kami tindak lanjuti. Kami akan mengawal harapan para tenaga kesehatan dan tenaga honorer ini,” tegasnya.
Setelah mendapatkan tanggapan dari DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(Buyung Roni/CN)
Ratusan Nakes dan Tenaga Honorer Datangi DPRD Pasaman Barat Terkait Penataan Pegawai Non-ASN 2024, Kamis 30/01/2025 pagi
