Lampung Selatan | KX – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung, H. Aribun Sayunis, S.Sos.,M.M menyoroti minimnya anggaran bagi mitra kerja pada tahun 2025 dampak dari pemangkasan anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara.
H. Aribun menyebut alokasi anggaran di komisi II tidak mencapai 4 persen pada tahun 2025. Dari 7,5 triliun APBD Provinsi Lampung, untuk komisi II hanya 292 miliar. Padahal ruang lingkup komisi II membawahi 10 OPD, termasuk ketahanan pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Sehingga dengan anggaran minim membuat kinerja dan program pro rakyat tidak berjalan optimal.
Dampak dari efisiensi anggaran tersebut, semua usulan yang dibuat di tahun 2024 lalu, pada anggaran murni di tahun 2029 tidak terealisasi disebabkan adanya pemangkasan anggaran. Tentu merugikan masyarakat.
“Bagaimana Asta Cita pak presiden untuk menuju ketahanan pangan, makan bergizi dan Kopdes Merah Putih salah satu andalan Provinsi Lampung juga, dan pak gubernur linear dengan pak presiden tetapi anggaran kita nihil 4 persen, ” ujarnya pada awak media usai kegiatan IPWK dan Reses (menyerap aspirasi masyarakat) di halaman Kantor Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (23/7/2025).
“Kami dari komisi II dan saya di badan anggaran mengusulkan agar anggaran di komisi II untuk dinaikan menjadi 100 persen. Agar kedepan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya di dapil 2 Lampung Selatan bisa kita wujudkan dengan adanya anggaran di OPD yang menjadi mitra kerja komisi II, ” sambungnya.
Lanjutnya, saat ini petani banyak memerlukan bantuan sumur bor dan pencegahan banjir, namun dengan anggaran minim maka sulit mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan nasional.
“Terkait kinerja anggaran 2025, saya menilai alokasi yang diberikan kepada OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Biro Perekonomian, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Koperasi dan UMKM sangat kecil jika dibandingkan dengan OPD mitra kerja komisi yang lain, yakni komisi V mencapai 3 triliun, komisi IV mencapai 1,9 triliun,” ujarnya
H. Aribun Sayunis Meminta kepada seluruh awak media untuk ikut membantu mengekspos yang menjadi sorotan komisi II terkait anggaran yang minim tidak mencapai 4 persen. Hal tersebut demi mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas apabila anggaran OPD di lingkup komisi II dinaikan 100 persen.
“Maka kami dengan awak media mohon kiranya untuk bersama-sama membantu kami, mengekspos ini bahwasanya ketahanan pangan untuk Indonesia Emas 2045 bisa terwujud apabila anggaran di OPD yang menjadi mitra kerja komisi II dinaikan 100 persen, ” tutupnya.
Laporan : Alfiansyah Muslim
