PADANG, Kuantan Xpress — Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua Komite III DPD RI, H. Jelita Donal, Lc., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Dinkes Sumbar) pada Jumat (17/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Jati, Kota Padang tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima, MPH., perwakilan Puskesmas Padang Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Nia, Koordinator SPPI Regional Sumbar Rahmat Ihksan, serta tim DPD RI.
Dalam kesempatan itu, Senator RI Jelita Donal menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia menilai, karena keuntungan program ini cukup besar, sejumlah pihak bahkan mafia turut menjadikannya ladang bisnis, bukan lagi program sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dari awal saya sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Sebaiknya MBG ke depan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah, karena rakyat daerah merupakan tanggung jawab mereka. Jika pengawas MBG bukan ASN, maka mereka tidak akan punya kekuatan dan beban tanggung jawab di lapangan,” tegasnya.
Senator asal Sumatera Barat itu juga menyoroti ketimpangan antara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengejaran target jumlah porsi sering kali mengorbankan kualitas makanan dan standar gizi yang seharusnya dijaga.
“Kalau ingin mengejar kualitas, maka kuantitas harus diturunkan. Jangan minimal 3.000, tapi maksimal 3.000 porsi yang benar-benar layak konsumsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jelita Donal menjelaskan bahwa sejak awal Komite III DPD RI telah memperjuangkan peningkatan anggaran MBG dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per porsi, agar kualitas makanan dapat lebih baik. Namun, di lapangan masih ditemukan mitra pelaksana yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menurunkan mutu penyajian makanan.
“Yang pertama kali mencicipi MBG adalah kami di rapat Komite DPD RI, sehingga anggaran Rp10.000 satu porsi kita naikkan menjadi Rp15.000 per porsi. Sudah diuntungkan para mitra, namun kasus-kasus yang melanggar SOP ini sangat mengecewakan kami,” ungkapnya dengan nada tegas.
Senator Jelita Donal juga menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif baik Presiden RI yang efektif dalam meningkatkan gizi anak-anak serta menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, terutama di wilayah pedesaan. Namun, ia menyesalkan bahwa orientasi bisnis yang berlebihan telah mencederai nilai sosial dan semangat gotong royong yang menjadi dasar program tersebut.
“Program ini seharusnya difokuskan untuk sekolah-sekolah di pedesaan atau di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Tapi misi bisnis telah merusak nilai luhurnya,” pungkasnya.
Di akhir pertemuan, Senator Jelita Donal berharap agar seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, pelaksana SPPG, hingga lembaga pengawasan, dapat bersinergi memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan program MBG, sehingga tujuan utama program ini meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia benar-benar tercapai.
(Charles Nasution)
