Padang Panjang (Sumbar), Kuantan Xpress.id – Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, Lc., mengkritik lambannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merespons dan mengimplementasikan program-program strategis dari Pemerintah Pusat. Kritik ini disampaikan saat kunjungan kerja terkait pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai ketahanan pangan di Kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Senin 16 Juni 2025.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Dinas Pangan, Biro Hukum Pemprov Sumbar, serta perwakilan dari UMKM MBG Dapur dan Yayasan Asmaul MBG.
Senator RI yang juga dikenal dengan nama Buya Jell Fathullah ini menyayangkan minimnya gerak cepat dari Pemprov Sumbar dalam mendukung program nasional, khususnya program MBG. Menurutnya, provinsi lain sudah lebih dahulu bergerak, sementara Sumbar masih tertinggal.
“Provinsi lain sudah sejak lama menjalankan program MBG, tetapi Sumatera Barat belum menunjukkan langkah yang berarti. Evaluasi kami menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi teknis di daerah ini masih belum terarah. Dampaknya, rakyat kita yang sedang membutuhkan menjadi korban dari kelambanan ini,” ungkapnya kepada wartawan.
Jelita Donal juga membagikan pengalamannya saat mengikuti rapat dengan salah satu menteri terkait program Sekolah Rakyat. Dalam rapat tersebut ia mempertanyakan alasan Sumbar tidak mendapat alokasi sekolah seperti provinsi lain.
“Saya tanya ke menteri, kenapa Sumbar tidak dapat jatah Sekolah Rakyat, sementara provinsi lain bisa sampai 20 sekolah?. Jawaban menterinya, karena tidak ada permintaan dari Sumbar, Buya. Akhirnya saya desak saat itu juga, dan Alhamdulillah Sumbar mendapatkan satu jatah sekolah, dan sedang diupayakan agar menjadi dua,” jelas Jelita Donal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan Anggota DPD RI sebagai wakil daerah di tingkat pusat seharusnya diberdayakan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara elemen daerah, termasuk pemerintah daerah dan DPD RI, menjadi kunci dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Daerah itu terdiri dari rakyat, pemerintah, dan wilayah. Jika pemerintah daerah tidak membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan DPD RI, maka Sumatera Barat akan terus tertinggal dibandingkan daerah lain dalam berbagai aspek pembangunan,” tegasnya.
(Charles Nasution)
