Padang Panjang (Sumbar) | Kuantan Xpress.id – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka inventarisasi materi perlindungan dan pelestarian budaya Nusantara, serta penyelarasan program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun 2025. Rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Sriwijaya, Gedung DPD RI, Jakarta, pada Rabu 8/5/2025 dan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadly Zon, beserta jajaran pejabat kementerian.
Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komite III DPD RI tersebut, dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, H. Jelita Donal, Lc. Dalam keterangannya kepada awak media ini, Senator RI, H. Jelita Donal., Lc., menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah yang telah diinisiasi oleh DPD RI sejak tahun 2015, namun hingga kini masih belum disahkan.
“Kami meminta kepada Menteri Kebudayaan agar RUU ini dapat dituntaskan pada periode sekarang. Jangan sampai kembali tertunda. Banyak bahasa daerah yang saat ini sudah berada dalam kondisi rentan. Di tengah arus globalisasi yang sangat kuat melalui media sosial, identitas dan nilai-nilai budaya kita bisa perlahan hilang,” ujarnya.
Senator yang juga dikenal dengan nama Ustaz Jell Fathullah itu juga menyampaikan pentingnya pemetaan potensi budaya daerah yang dapat dikembangkan ke tingkat internasional. Menurutnya, kerja sama antarnegara dalam bidang budaya merupakan peluang besar yang harus dikelola dengan profesional dan berkesinambungan.
Lebih lanjut, Senator asal Sumatera Barat tersebut menyuarakan aspirasi masyarakat daerahnya terkait kondisi Gedung Kebudayaan yang hingga saat ini masih mangkrak. Ia menyebutkan bahwa gedung tersebut telah berkali-kali menjadi sorotan dan aksi protes publik karena belum kunjung selesai.
“Saya sangat yakin Pak Menteri memahami persoalan ini. Para seniman senior di Sumatera Barat menyampaikan langsung kepada saya bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk pementasan maupun tempat latihan yang layak. Padahal, keberadaan fasilitas ini sangat penting untuk mendukung pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata,” tuturnya.
Selain itu, Jelita Donal juga mengusulkan program pembentukan desa adat di Sumatera Barat. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI agar inisiatif ini dapat terealisasi.
“Karena program ini beririsan langsung dengan pelestarian budaya, kami berharap Kementerian Kebudayaan dapat memberikan dukungan nyata terhadap Gerakan Desa Adat ini,” tambahnya.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komite III DPD RI, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Kebudayaan RI, antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Direktorat Film, Seni, dan Musik, Staf Khusus Bidang Sejarah dan Warisan Budaya, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta jajaran struktural lainnya.
(Charles Nasution)
Senator RI Jelita Donal Dorong Percepatan RUU Bahasa Daerah dan Penguatan Program Pelestarian Budaya
