Wabup Hendrizal Lantik 8 Pejabat Tinggi Pratama Inhu, Tekankan Inovasi dan Komitmen Atasi Tantangan Daerah

Rengat|KX – Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati Hendrizal, Senin, 27 April 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sejuta Sungkai, Rengat.

Pelantikan turut disaksikan Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Saiful Bachri.

Dalam arahannya, Wabup Hendrizal menegaskan semangat dan visi perubahan harus diwujudkan bersama oleh seluruh jajaran birokrasi. Ia mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kinerja, fokus, dan memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah.

“Apalagi sejumlah tantangan daerah seperti inflasi, kemiskinan, dan pengangguran masih harus ditangani bersama,” jelas Hendrizal.

Wabup juga mengingatkan pentingnya disiplin ASN di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Ia mendorong seluruh OPD menghadirkan inovasi meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

“Kita harus sama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada. Setiap OPD harus menunjukkan inovasi,” tegasnya.

Pelantikan ini berdasarkan SK Bupati Nomor Kpts. 211/IV/2026 serta hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Berikut delapan pejabat yang dilantik:

1. Bakri, S.T Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda

2. Indrawansyah, S.E, M.Si. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

3. Dr. Venny Rismawanti, S.ST, M.P.H Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)

4. Ria Herlina, S.E, M.H, M.Ak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

5. Elpahri Adha, S.Sos, M.H Kepala Dinas Lingkungan Hidup

6. Efri Maryoni, S.T, M.T Kepala Dinas Perhubungan

7. Ripkas Rahayufie Todima, S.STP, M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja

8. Mulyadi, S.Sos Kepala Pelaksana BPBD, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dengan dilantiknya formasi baru ini, Pemkab Inhu berharap akselerasi program prioritas daerah dapat berjalan lebih optimal. Sinergi lintas OPD menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.