Padang Panjang (SUMBAR) | Kuantan Xpress.id – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (5/3/2025) dari Rumah Dinas Wali Kota.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam sambutanya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan di semua sektor. “Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta jujur di setiap daerah,” ujarnya.
Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan.
“Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah risiko kecurangan. Ia menekankan masih adanya perencanaan yang tidak berbasis kinerja serta kurangnya kejelasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti permasalahan dalam aspek anggaran, seperti alokasi dana pada program yang kurang berdampak serta belanja daerah yang terfragmentasi ke dalam kegiatan kecil yang tidak fokus.
Usai kegiatan, Wali Kota Hendri Arnis yang didampingi Inspektur Syahril, menyampaikan bahwa penerapan IPKD MCP menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memastikan kebijakan serta program pembangunan berjalan secara efektif dan transparan.
“Kami akan terus berupaya memperkuat komitmen Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tuturnya.
(Charles Nasution)
