Jakarta, Kuantan Xpress – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat yang digelar secara daring ini diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dengan agenda utama pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kemandirian fiskal daerah.
Menurut Bima Arya, sejak diterapkannya otonomi daerah 29 tahun lalu, kemandirian fiskal menjadi cita-cita utama. Namun, realitas menunjukkan sebagian besar daerah masih bergantung besar pada transfer pusat dan memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Dari 38 provinsi, hanya 11 yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Di tingkat kabupaten, hanya 4 dari 415 kabupaten yang kuat secara fiskal, sedangkan di tingkat kota hanya 11 dari 93 kota yang masuk kategori tersebut.
“Daerah sebenarnya sangat mampu dan didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Contohnya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi atau sukuk daerah, hibah atau pinjaman internasional, crowdfunding, CSR dan filantropi, serta pemanfaatan aset daerah. Tentu masing-masing memiliki plus dan minus,” jelas Bima Arya dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ia memberikan contoh sejumlah praktik baik di daerah yang telah sukses memanfaatkan pendanaan alternatif. Kota Semarang membangun sistem penyediaan air minum melalui KPBU, Kota Madiun membiayai program penerangan jalan senilai Rp100 miliar tanpa menggunakan APBD, dan Kota Samarinda membangun rumah sakit umum daerah dengan dana Rp1,1 triliun dari sumber pendanaan alternatif.
“Salah satu contoh filantropi adalah di Kota Bogor, di mana museum dibangun tanpa dana APBD, melainkan melalui crowdfunding dari filantropi lokal,” tambahnya.
Selain itu, Bima Arya menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah menjadi kunci utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih banyak aset yang belum termanfaatkan maksimal akibat pencatatan yang kurang baik atau status kepemilikan yang belum jelas. Untuk itu, Kemendagri akan mendorong Pemda melakukan inventarisasi aset dan membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset, termasuk dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai instrumen strategis.
“Kami akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh daerah untuk inventarisasi aset yang dapat dikerjasamakan dengan unit-unit usaha Kopdes,” ujar Bima Arya.
Ia juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi fiskal, transformasi layanan pajak daerah, integrasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar pendanaan alternatif dapat berjalan optimal. Kemendagri siap mendampingi Pemda melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berkala berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Di Kemendagri sudah ada komponen yang melakukan pengawasan dan penguatan kapasitas daerah. Kita memberikan pendampingan serta evaluasi rutin melalui sistem informasi real-time,” pungkasnya.
- Penulis: Andar Bastian
