KUANTANXPRESS.ID||MAKASSAR||SULAWESI SELATAN, MASSA KSN – Massa dari Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) yang dipimpin Mukhtar Guntur Kilat membentangkan spanduk demo Hari Buruh, di Fly Over, Makassar, Kamis (1/5/2025).
Mereka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), serta Mereka menyuarakan penentangan terhadap oligarki ekonomi politik Kapitalisme.
Orasi disuarakan lantang dari atas truk kontainer. Pantauan di lokasi, Mereka silih berganti berorasi menyuarakan perjuangan buruh pada May Day kali ini.
Para pengunjuk rasa tersebut terdiri dari berbagai organisasi buruh serta beberapa organisasi kemahasiswaan. Mulai KSN (Konfederasi Serikat Nusantara) hingga ForMakar (Forum Mahasiswa Kota Makassar).
BACA JUGA:
Wamensos Gelar Puncak Peringatan HKSN di Maros, Ini Rangkaian Kegiatannya
“Pada hari ini kami mengusung tema perjuangan ‘Indonesia Darurat: Rakyat Pekerja Bergerak Hancurkan Oligarki Ekonomi Politik Kapitalisme’,” tegas Mukhtar Guntur saat orasi atas truk kontainer.
Kasus Outsourcing PT KAI, Kominfo dan Dana Hibah KONI Disorot dalam Aksi Demonstrasi di Maros
Panik! Pemotor Buntuti Mobil di Kabupaten Maros, Dikira Begal Ternyata WartawanÂ
Adapun tuntutan yang dibawakan oleh Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) yakni:
- Sektor Ketenagakerjaan.
- Segera Buat Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Wujudkan Perlindungan Kerja Tolak PHK Massal.
- Wujudkan kepastian kerja Tolak system kerja kontrak/outsourcing.
- Wujudkan Upah Nasional tanpa membeda-bedakan wilayah/daerah, Tolak politik upah murah.
- Wujudkan perlindungan pekerja migran, tegakkan UU No. 18 tentang Perlindungan Buruh Migran.
- Wujudkan Perhatian lebih pekerja disabilitas, hentikan diskriminasi.
- Wujudkan Pemerataan perlindungan sosial baik sektor formal maupun informal.
- Wujudkan Perlindungan pekerja gig ekonomi (driver online).
- wujudkan kebebasan berserikat Tolak dan Hentikan union busting/pemberangusan serikat.
- Tangkap dan adili pengusaha yang tidak melaksanakan UMP/UMK dan UMSP/USK..
- Segera Tingkatkan Status Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Sektor Petani dan Nelayan:
- Wujudkan reforma Agraria sejati sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UUPA 1960dengan melakukan redistribusi tanah kepada buruh tani.
- Usut tuntas mafia tanah dan hentikan segala jenis kejahatan yang menghambat reforma agraria.
- Cabut regulasi anti petani dan rakyat yakni UU cipta kerja dan produk turunannya terkait dengan bank tanah food estate PSN IKN KEK KSPN HPL forest amnesty, KHDPK dll.
- Menghukum berat praktik mafia impor pangan yang telah merusak sendi-sendi produksi petani.
- Lindungi wilayah pesisir, pulau pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan.
- Cabut PP No 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan yang berpihak pada pelaku industri besar dan merugikan nelayan
- Sektor Lingkungan dan Masyarakat Adat :
- Tindak tegas terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan.
- Pemenuhan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup.
- Pembentukan pengadilan lingkungan.
- Mendesak DPR RI dan Presiden untuk segera mengesahkan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UU Masyarakat Adat)
- Sektor Mahasiswa, Pemuda dan Perempuan :
- Wujudkan pendidikan gratis demokratis dan berbasis ilmiah yang merata.
- Hentikan Komersialisasi Pendidikan dan Intervensi dari pihak manapun.
- Pastikan Pemuda-Pemudi Indonesia dapat Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
- Hentikan dan pastikan tidak ada lagi diskriminasi gender di Indonesia
- Berikan Upah layak dan setara dan perlindungan khusus bagi Pekerja/buruh Perempuan.
- Sektor Penegakkan Hukum dan Demokrasi:
- Sejahterakan Penegak Hukum dan segera tangkap mafia Peradilan (Oknum Polisi, Oknum kejaksaan dan Oknum Pengadilan).
- Tangkap dan Adili pelaku Kejahatan, seperti Pagar laut, Mafia Migas, mafia sembako dll.
- Segera Tuntaskan dugaan Ijasah Palsu dan Korupsi Jokowi dan jika terbukti pastikan dihukum seberat-beratnya.
- Hentikan RUU Kepolisian yang sedang berlangsung di DPR RI.
- Evaluasi UU TNI tahun 2025 dan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti tidak konstitusional segara di Batalkan/Cabut.
- Jalan demokrasi berdasarkan konstitusi dan hentikan pihak manapun untuk menodai dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya
Aksi KSN ini dikawal polisi berseragam lengkap dan berseragam sipil. Total ada 1.300 personel yang dilibatkan untuk mengawal unjuk rasa buruh di kawasan Fly Over.(*)