SAH! Setelah 18 Tahun Ditunggu, UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 14:38 20 Amat Jaya

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Dok / DPR RI)

JAKARTA|KX – Setelah dinantikan masyarakat selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna, dilanjutkan ketok palu pimpinan tanda UU Perampasan Aset telah disetujui.

Sebelum pengesahan, Rapat Paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, RUU ini telah diusulkan sejak 18 tahun lalu, dan sudah lebih dari satu tahun berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.

Habiburokhman menyebut ada perubahan besar dalam paradigma keadilan dengan hadirnya UU Perampasan Aset ini.

Selama ini, tujuan penghukuman hanya pemenjaraan pelaku pidana, hanya bergantung pada putusan pidana final, dan pengelolaan asetnya terpisah-pisah.

Sementara dalam UU Perampasan Aset, tujuannya bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan kerugian korban.

“KKemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.

Artinya, harta hasil tindak pidana bisa dirampas negara meskipun proses pidananya belum berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkupnya tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana lain seperti investasi fiktif yang banyak korbannya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset disebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna karena melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Laporan dari Komisi III kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan Pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, berbicara mewakili Presiden Prabowo Subianto di hadapan forum Rapat Paripurna.

Puan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah, Komisi III DPR, serta semua pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucap Puan.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.

UU Perampasan Aset ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.

 

Sumber: DPR RI

LAINNYA