Tarif Penyeberangan Rp10 Ribu di Proyek Jembatan Sungai Junjangan Dikeluhkan Warga, Kompensasi Kontraktor Diduga Ditolak Kades
INDRAGIRI HILIR — Kuantanxpress.id – Polemik muncul di tengah pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Junjangan pada ruas Sungai Raya–Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Masyarakat setempat mengeluhkan tingginya tarif penyeberangan alternatif menggunakan pompong atau pocai yang dipatok sebesar Rp10.000 untuk satu kali melintas.
Keluhan ini mencuat setelah akses jembatan lama dibongkar demi kelancaran konstruksi, sehingga memaksa warga bergantung sepenuhnya pada jalur transportasi air untuk beraktivitas sehari-hari.
Rincian Proyek dan Dugaan Penolakan Kompensasi
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp11.491.694.967,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Extrakarya Ubersukses dengan konsultan pengawas PT. Raissa Gemilang, serta memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal kontrak pada 31 Juli 2026.
Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, pihak perusahaan pelaksana proyek sebenarnya telah berupaya memberikan dana kompensasi sebesar Rp2.000.000 per bulan.
Dana tersebut dialokasikan untuk membantu meringankan biaya operasional penyeberangan warga selama proyek berjalan.
Namun, Kepala Desa (Kades) setempat, Hariadi, diduga menolak menerima dana kompensasi tersebut. Alih-alih memanfaatkan subsidi dari kontraktor, pihak desa justru disebut lebih memilih mengoperasikan layanan penyeberangan pocai secara mandiri dengan memungut tarif Rp10.000 per sekali lintas kepada warga.
Bebani Ekonomi Warga
Kebijakan tarif Rp10.000 untuk sekali menyeberang ini menuai keberatan keras dari masyarakat. Warga menilai besaran biaya tersebut sangat mencekik ekonomi, terutama bagi pelajar, pekerja, dan petani yang harus melintas berulang kali dalam sehari untuk mengangkut hasil kebun maupun menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.
”Jika dalam sehari harus bolak-balik dua sampai tiga kali, warga sudah harus mengeluarkan Rp40.000 hingga Rp60.000 hanya untuk menyeberang. Ini sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi saat ini,” keluh salah seorang warga setempat.
Harapan Mediasi dan Upaya Konfirmasi.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP) Kabupaten Indragiri Hilir, serta pihak kecamatan untuk segera turun tangan memediasi persoalan ini. Warga berharap ada solusi akses penyeberangan yang layak dan terjangkau hingga jembatan selesai dibangun.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Desa setempat, Hariadi, serta pihak kontraktor pelaksana guna meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait duduk perkara penolakan kompensasi serta penetapan tarif penyeberangan tersebut sesuai dengan prinsip keberimbangan berita.
Pos terkait
Latest Post
