
Inhu|KX– Wakil Bupati Indragiri Hulu Hendrizal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Penegasan itu disampaikan Hendrizal saat menghadiri rapat paripurna DPRD Inhu dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Hendrizal menyebut LKPJ dan rekomendasi DPRD merupakan instrumen evaluasi bersama untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sehingga kami memandang seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan refleksi yang sangat berharga, sekaligus sebagai arah kebijakan dan pijakan dalam perbaikan ke depan,” terang Wabup.
Sebelumnya, empat Panitia Khusus DPRD Inhu menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai saran dan masukan kepada pemerintah daerah. Tercatat, ada 37 rekomendasi yang disampaikan pansus DPRD dan seluruhnya akan menjadi perhatian serius Pemkab Inhu.
Beberapa rekomendasi strategis di antaranya dorongan peningkatan fungsi dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari optimalisasi pelayanan publik, percepatan program prioritas, hingga penguatan akuntabilitas anggaran.
Terkait hal itu, Wabup Hendrizal menegaskan kepada seluruh OPD agar menjadikan rekomendasi DPRD sebagai prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan.
“Saya minta OPD tidak menganggap rekomendasi ini sebagai formalitas. Jadikan masukan DPRD sebagai acuan kerja. Kita harus responsif dan terukur dalam menindaklanjutinya,” tegasnya.
Agenda paripurna siang itu ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen rekomendasi dari Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradayansyah Sinurat kepada Wabup Hendrizal.
Dengan diterimanya 37 rekomendasi tersebut, Pemkab Inhu berkomitmen memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.